TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta karyawan TVRI tetap solid menyusul insiden pemecatan Helmy Yahya sebagai direktur utama lembaga penyiaran publik tersebut.
"Karyawan jangan sampai terpolarisasi dalam blok dukung mendukung siapa pun. Kalau ini terjadi, masalah di TVRI akan semakin rumit," ujar Johnny di Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Januari 2020.
Johnny mengatakan kementeriannya dalam waktu dekat akan mengajak sejumlah pihak berkomunikasi terkait masalah tersebut. Komunikasi tersebut akan dijalin termasuk dengan karyawan TVRI.
Menurut Johnny, kisruh yang mendera level atasan manajemen tidak boleh mengganggu produksi siaran TVRI. Apalagi, kata dia, saat ini TVRI sedang berupaya menjadi lembaga penyiaran publik sekelas NHK milik Jepang dan televisi-televisi internasional lainnya. "Kita kan ingin melihat TVRI yang hebat," ucapnya.
Sebelumnya, seorang perwakilan karyawan TVRI bernama Agil Samal menyatakan dukungannya terhadap Helmy. Seiring dengan dukungan tersebut, Agil juga menyampaikan mosi tidak percayanya kepada Dewan Pengawas yang telah mencopot jabatan Helmy.
"Dewan Pengawas LPP TVRI telah bertindak semena-mena dan subjektif. Dewan tidak melihat pencapaian direksi TVRI yang mampu mengangkat harkat dan martabat TVRI sebagai stasiun yang layak ditonton," ujar Agil dalam pesan pendek kepada Tempo.
Menurut Agil, dengan pemecatan tersebut, Dewan Pengawas akan memberikan dampak buruk. Utamanya terhadap keterlambatan pencarian tunjangan kinerja yang direncanakan turun pada 1 Februari nanti. Agil mengklaim suara itu mewakili ribuan karyawan TVRI.
Dewan Pengawas TVRI sebelumnya telah memecat Helmy melalui surat bernomor 8/DEWS/TVRI/2020. Sebelum dipecat, Helmy sempat dinonaktifkan dari jabatannya pada 4 Desember 2019. Helmy lalu mengirim surat pembelaan yang dikirimkan kepada Dewan Pengawas pada 18 Desember 2019.
Namun, surat pembelaan itu ditolak oleh Dewan Pengawas. Adapun menurut Dewan Pengawas, ada pelbagai alasan yang mendasari pemecatan tersebut. Pertama, Helmy tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai pembelian program seperti Liga Inggris, dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI.
"Melalui sidang pleno, Dewan Pengawas menyatakan tidak menerima jawaban Helmy," kata Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin dalam siaran pers pada hari ini, Jumat, 17 Januari 2020.
Alasan kedua, terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan rebranding TVRI dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2019 yang sudah ditetapkan Dewan Pengawas. Ketiga, adanya mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
FAJAR PEBRIANTO
